Papua adalah provinsi yang terletak diufuk bagian timur NKRI.Negeri yang sangat kaya melimpah berbagai sumber daya alam. Namun,nyatanya masyarakat masih hidup dalam kemiskinan,kebodohan dan ketertinggalan. Ditambah lagi dengan perlakuan tidak adil sering kali dialami masyarakat pribumi diatas negerinya oleh perampok-perambok rakus. Dengan cara mengatasnamakan kepentingan rakyat Papua untuk menyelesaikan berbagai masalah diatas tanah Papua.
Warga suku Kamoro di Kab.Mimika tampilkan aktraksi yang menggambarkan hidup mereka yang masih terlilit dalam kemiskinan & kebodohan dalam sebuah kesempatan di Mimika belum lama ini
Ini bukan sekedar cerita fiktif tetapi ini sudah menjadi masalah riil yang terus merongrong kehidupan rakyat Papua dewasa ini. Namun bagaimana rakyat bisa bangkit melawan ketidakadilan diatas tanah ini,sementara semua akses ditutup . Tidak ada ruang gerak bagi rakyat untuk berbicara membela hak-hak dasar dan kebenaran yang menjadi kekuatan untuk menunjukan kepada dunia. Bahwa selama ini rakyat Papua hidup dalam penindasan dan ketidakberdayaan.
Sementara, disisi lain kekayaan negerinya terus dikuras habis oleh kepentingan pusat dan sekutu yang serakah. Dan tak memperdulikan kondisi yang dialami rakyat Papua yang masih bergulat dengan kemiskinan dan kebodohan. Sangat ironis sekali bila dilihat dari sumber daya alam yang melimpah harusnya ada porsi prioritas pembangunan dan kesungguhan dari pusat ditanah Papua. Jika benar-benar ingin membangun negeri ini dan mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua.
Namun itu tidak mungkin, karena pusat tentu akan berpikir panjang bahwa tidak penting membangun tanah Papua. Toh, rakyat Papua walaupun secara hukum adalah bagian dari NKRI namun dari segi RAS rakyat Papua adalah tetap rakyat kulit hitam RAS melanesia. Yang tidak pernah ada hubungan apapun dengan KNRI. Sehingga tidak penting membangun tanah Papua, lebih baik kekayaannya dimanfaatkan untuk menyelamatkan perampok pusat dari berbagai kasus korupsi dan kepentingan lain. Dan, menjadikan tanah Papua sebagai kawasan sasaran pencaker NKRI serta kepentingan lain untuk mengurangi NKRI dari berbagai gejolak sosial,ekonomi dan politik.
Akibat dari strategi pusat rakyat Papua yang justru dikorbankan. Contohnya, perekrutan CPNS di tanah Papua yang adalah negeri sendiri kebanyakan diberikan peluang lebih besar bagi para pendatang atau warga non Papua. Sementara rakyat aslinya tidak diberikan kesempatan yang seluas-luasnya diatas tanah ini sungguh malang rakyat Papua.
Diatas tanah sendiri saja sudah mendapatkan perlakuan tidak adil seperti itu. Apalagi didaerah lain rakyat Papua hanya dipandang hina ,rendah dan tidak diberikan kesempatan itulah yang terjadi. Padahal, sudah diamanatkan secara jelas dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus. Dimana, lewat UU itu diberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada rakyat Papua diatas tanah ini.tapi apa yang terjadi. Sepertinya implementasi pemahaman UU itu terbalik karena fakta menunjukan lebih banyak diberikan porsi kepada warga non Papua. Itu baru PNS belum lagi dengan persoalan lain yang terjadi diatas tanah ini.
Akibatnya, dalam prakteknya PNS cenderung tidak peduli dengan tugas pelayanan yang katanya sebagai abdi negara. Ini bisa dilihat dari kehidupan dan aktifitas PNS di tanah Papua yang cenderung dapat dikatakan pemerintah melayani pemerintah. Tentu saja, sebagai contoh kegiatan yang sebenarnya ditujukan untuk rakyat tetapi sasaran kembali ke pemerintah sendiri.
''Contohnya: salah satu kegiatan di Kabupaten Mimika baru-baru ini dalam rangka HUT Mimika ke-10 tahun 2011 panitia gelar pemeriksaan gratis atau tepatnya Pap smear bagi ibu-ibu. Seharusnya sasarannya diberikan kesempatan kepada ibu-ibu kampung terutama mereka yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. Yang sama sekali buta tentang informasi seperti itu, yang harus mengikuti,tetapi apa yang terjadi justru yang ikut kegiatan tersebut justru ibu-ibu yang sudah paham dan berasal dari keluarga mapan,''
Ini baru satu contoh dari sekian ketidakadilan yang terus terjadi diatas tanah ini...belum lagi dengan persoalan lain. Yang hingga kini belum tersentuh secara merata dan maksimal seperti pelayanan pendidikan, kesejahtraan serta layanan kesehatan belum merata dan maksimal bahkan jauh dari harapan. Akibatnya rakyat hanya bisa melarat diatas kekayaan yang melimpah.
Kalau seperti ini terus bagaimana dengan nasib kita rakyat Papua. Apalagi nanti setelah 16 tahun berakhir Otsus rakyat Papua akan tersingkir....Mari kita bersama bangkit membela hak-hak kita sebagai rakyat Papua jangan mau terus ditindas...( ***)
